🧨 Perbedaan Civic Education Dan Citizenship Education Completely I share your opinion. In it something is also idea good, agree with you.

Related PapersPendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di persekolahan yang mempunyai kontribusi penting dalam membentuk dan mewujudkan warganegara yang cerdas seperti diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu smart and good citizenship. Hal ini diperkuat oleh visi Pendidikan Nasional UU tahun 2003 bahwa aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan pembelajaran yang perlu dikembangkan adalah “critical thinking oriented and problem solving oriented modes” CCE1992-2000. Sebab, siswa yang hanya menguasai konsep saja tanpa disertai dengan kemampuan berpikir kritis terkadang sulit mengkomunikasikan ilmunya kepada orang lain dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini secara adaptif di Indonesia dikembangkan model praktik belajar kewarganegaraan kami bangsa Indonesia atau biasa disebut Project Citizen yang di dalamnya terdapat portofolio hasil belajar siswa. Project citizen merupakan satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Tujuan Project citizen adalah untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka ini bertujuan untuk mengetahui penerapan materi pendidikan global pada mata pelajaran PPKn di sekolah menengah atas berbasis model project citizens. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus subjek penelitian ini adalah materi pendidikan global pada mata pelajaran PPKn di SMA berbasis model project citizens. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung dengan terlibat menjadi pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model project citizen dapat menumbukan wawasan global dalam memahami isu-isu global peserta didik. Penerapan model pembelajaran project citizen dikembangkan dalam beberapa kriteria yang berorientasi pada pendidikan global. Pendidikan global berbasis model pembelajaran project citizen dapat menjadi media dalam mentrasformasikan nilai-nilai dasar Ideologi Pancasila generasi muda yang berwawasan globalSetiap masyarakat di belahan bumi manapun sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa tak satupun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk mendukung kehidupan demokrasi konstitusional. Untuk kepentingan itu maka dikembangkan Citizenship Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pasal 37 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan tujuan membangun kebangsaan yang religius. Pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan strategis disamping Pendidikan Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas dan tegas mengamanatkan dan mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH DASAR Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan pada jenjang sekolah dasar, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, para pelaku pendidikan dalam memberikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan harus memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep dasar pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Buku ini membahas tentang konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar yang terdiri dari pokok bahasan, antara lain 1. Konsep dan prinsip Pendidikan Kewarganegaraan, 2. Paradigma pendidikan kewarganegaraan, 3. Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara, 4. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di indonesia, 5. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Buku ini disajikan secara sistematis dan sederhana dengan tujuan agar pembaca mudah memahami pembahasan yang telah disajikan dalam setiap bab. Oleh karena itu, buku ini sangat sesuai dijadikan referensi bagi praktisi maupun akademisi terutama dilingkungan perguruan tinggi.

CIVIC EDUCATION, CITIZENSHIP EDUCATION Civic Education “…the foundation course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives”. Citizenship Education or Education for Citizenship “…both these in school experiencess as well as out of school or non formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen”. Cogan, 19994 Civic Education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan Citizenship Education atau Education for Citizenship digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan luar sekolah seperti rumah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa dan lain-lain yang berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warganegara. Karakteristik warganegara abad ke-21 adalah sebagai berikut 1. kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, 2. kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, 3. kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya 4. kemampuan berpikir kritis dan sistematis. 5 memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb 6. kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan 7. kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. 8. kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. Objek Studi PKn Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Termasuk pula objek studi civics adalah . Tingkah laku warga negara . Tipe pertumbuhan berpikir . Potensi setiap diri warga negara . Hak dan kewajiban . Cita-cita dan aspirasi . Kesadaran patriotism, nasionalisme 7. Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab warga negara. Nu’man Somantri, 2001 dalam Aziz & Sapriya 2011316, serta wuryan, 200614 Pendidkan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang budaya yaitu civic culture. Menurut Winataputra 201257 Spesifik civic culture merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara. Dalam hal ini, civic culture sangat diperlukan dalam pengembangan Pendidikan kewarganegaraan. selain dari pada itu, winataputra 200658 menyatakan bahwa identitas warganegara yang bersumber dari civic culture perlu dikembangkan melalui pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Tujuannya hanya ingin mensosialisasikan perbedaan dari kedua konsep ini semoga bermanfaat dan sedikit mengkaji tentang Objek Studi PKn oleh Prof, Numan Sumantri, seorang bpk PKn yang sangat senior.

Shahriar(Summer 1999) Ms txt : 20120911 0000-004722 627-649), Lady Zhangsun Japanese Fox Names Általános 1 & 2 AL Syed center opposite civic center Main R 1 & 2 AL Syed center opposite civic center Main.

The purpose of writing this article is to inform readers so that they can better understand the subjects of Citizenship Education. Because this lesson is very useful to build ourselves into a good citizen about Education Civics is one of the existing subjects from elementary school to tertiary education. The mission of Citizenship Education itself is to educate the nation's life. The word for citizenship in Latin is called Civicus. Furthermore, the word Civicus is absorbed into English to become the word Civic which means citizen or citizenship. From the word Civic, the word Civic was born, namely citizenship science, and Civic Education, namely Civic Education. Civics or citizenship lessons have been known in Indonesia since the Dutch colonial era under the name Burgerkunde. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Journal of Education, Humaniora and Social Sciences JEHSS ISSN 2622-3740 Online Vol 4, No. 1, Agustus 2021 264 -271, DOI mahesainstitut 264 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Mengenal Lebih Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Hingga Jenjang Perguruan Tinggi Get To Know More In Citizension Education Up To College Of Education Tsabitah Rafifah & Dinie Anggraeni Dewi* Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Diterima 10 April 2021; Direview 10 April 2021; Disetujui 11 Mei 2021 *Coresponding author, Email dinieanggaraenidewi Abstrak Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca agar bisa lebih memahami mata pelajaran Pendidikan Kewargaengaraan. Karena pelajaran ini sangat bermanfaat sekali untuk membangun diri kita menjadi seorang warga negara yang baik tentang kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang sudah ada dari kita duduk di bangku Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde. Kata Kunci Pendidikan; Kewarganegaraan; Civic; Pelajaran Abstract The purpose of writing this article is to inform readers so that they can better understand the subjects of Citizenship Education. Because this lesson is very useful to build ourselves into a good citizen about Education Civics is one of the existing subjects from elementary school to tertiary education. The mission of Citizenship Education itself is to educate the nation's life. The word for citizenship in Latin is called Civicus. Furthermore, the word Civicus is absorbed into English to become the word Civic which means citizen or citizenship. From the word Civic, the word Civic was born, namely citizenship science, and Civic Education, namely Civic Education. Civics or citizenship lessons have been known in Indonesia since the Dutch colonial era under the name Burgerkunde. Keywords Education; Citizenship; Civic; Lessons How to Cite Rafifah, T., & Dewi, 2021. Mengenal Lebih Dalam Pendidikan Kewarganegaran Hingga Jenjang Perguruan Tinggi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences JEHSS. 4 1 264-271. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences JEHSS ISSN 2622-3740 Online Vol 4, No. 1, Agustus 2021 264 -271, DOI mahesainstitut 265 This work is licensed under a Creative Commons Attribution PENDAHULUAN Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dinama terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa, oleh karena itu perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara agar setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam manfaat mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sebagai bangsa yang baik, perlunya kita mempelajari PKn agar kelak kita bisa menjadi warga negara yang berbangsa serta bernegara. Seperti yang kita ketahui juga banyak generasi muda yang bahkan acuh sekali terhadap sikap berbangsa serta bernegara. Maka dari itu perlunya pembelajaran PKn hingga jenjang perguruan tinggi itu sangat diperlukan demi membuat generasi yang lebih baik dan yang pasti lebih memiliki sikap berbangsa dan bernegara. Masalah yang kita hadapi terhadap sikap berbangsa dan negara diantaranya adalah kurangnya minat para peserta didik untuk mempelajari pelajaran PKn. Bahkan salah satu jurnal menuliskan bahwa PKn menjadi pelajaran yang dikesampingkan. Padahal manfaat pembelajaran PKn itu sudah tidak diraguilagi untuk bangsa Indonesia. Pembelajaran PKn menjadi salah satu cara agar kelak bangsa Indonesia menjadi warga negara yang meiliki sikap berbangsa dan bernegara. Pembelajaran PKn pun tidak hanya sampai jenjang kita memakai seragam sekolah. Tapi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah ditekuni hingga jenjang perguruan tinggi. Ruang lingkup yang diajari pembelajaran PKn tidak hanya tentang kewarganegaraan saja. Melainkan hal-hal yang kadang masuk di dalam mata pelajaran yang lainnya pun bisa menjadi materi pembelajaran PKn. Begitu besar pengaruh pembelajaran PKn bagi kehidupan Suharyanto, 2017a; Suharyanto, 2017b; Suharyanto, 2015; Suharyanto, 2013. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar harusnya sudah mulai mencintai serta menekuni pelajaran PKn guna menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang memiliki sikap berbangsa dan bernegara yang baik adalah salah satu hal yang sangat membanggakan. Dengan pembelajaran PKn kita juga bisa ikut serta dalam hal yang berkaitan dengan negara Indonesia. Dari pemaparan masalah yang dihadapi, tujuan dari penulisan artikel ini adalah Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca agar bisa lebih memahami mata pelajaran Pendidikan Kewargaengaraan. Karena pelajaran ini sangat bermanfaat sekali untuk membangun diri kita menjadi seorang warga negara yang baik tentang kewarganegaraan. Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas 2006, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak- hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Sementara itu, siswa/mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Tsabitah Rafifah & Dinie Anggraeni Dewi, Mengenal Lebih Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Hingga Jenjang Perguruan Tinggi 266 mahesainstitut 266 This work is licensed under a Creative Commons Attribution nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni. Berdasarkan beberapa kutipan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi ilmuan yang bukan saja memiliki ilmu pengetahuan melainkan juga memiliki sikap, keterampilan dan kesadaran bernegara yang tinggi sehingga akan membawanya menjadi warga negara yang baik untuk dan memiliki disiplin yang tinggi demi kemajuan bangsa dan negaranya. Manfaat Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan- kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi, tetapi lebih dari itu. Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis. Guna membangun masyarakat yang demokratis. METODE PENELITIAN Penulisan artikel ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode atau cara kerja dalam suatu pemecahan masalah dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi suatu obyek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang studi literatur. Literatur artikel ini diambil dari kutipan Depdiknas 2006, kutipan Rahayu 2007, dan dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya Ujang Jamaludin, 2014. HASIL DAN PEMBAHASAN Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia global society. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diimplementasikan dengan baik melalui perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang berlandaskan pada tujuan pendidikan serta pemantauan pembelajaran melalui evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran PKn dapat dicapai dengan baik serta mampu membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari NKRI serta merdeka yang tidak jadi beban bagi siapapun, yang melibatkan diri dalam kegiatan belajar, memahami garis besar sejarah, citacita dan tujuan bernegara, dan produktif dengan turut memajukan ketertiban, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Sehingga, semakin berkualitas implementasi pembelajaran PKn maka akan semakin baik kesadaran mahasiswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang memegang peranan penerus bangsa Indonesia. Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan. Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Misalnya, bagaimana seseorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus yang semakin menurun. Nilai- nilai karakter bangsa yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara static menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. Nilai-nilai karakter bangsa dalam hal ini juga menjadi etika bagi penyelenggara negara. Sebagai jati diri bangsa, nilai tersebut berwujud menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bersikap dan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences JEHSS ISSN 2622-3740 Online Vol 4, No. 1, Agustus 2021 264 -271 mahesainstitut 267 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. berperilaku sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan nilai karakter bangsa teridentifikasi sejumlah nilai sebagai berikut Religius; Jujur; Toleransi; Disiplin; Kerja keras; Kreatif; Mandiri; Demokrasi; Semangat kebangsaan; Cinta tanah air patriotisme; Rasa ingin tahu; Menghargai prestasi; Bersahabat; Gemar membaca; Peduli lingkungan; Peduli social; Tanggung jawab; Cinta damai. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh- pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal- hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus iklhas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming- iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Contoh beberapa bukti konkret terkait peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diantaranya adalah banyaknya peserta didik yang makin mencintai Indonesia. Bahkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mampu menarik peserta didik ingin sekali melanjuti perkuliahan di jurusan seperti hukum, ilmu politik, ataupun yang lainnya. Bahkan kita ketahui juga tak sedikit para lulusan SMA/SMK yang melamar menjadi tentara maupun polisi. Yang artinya mereka memang sudah terpengaruh oleh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang ketahanan negara. Pendidikan Kewarganegaraan memang tidak bisa terlepas dengan ilmu kehidupan yang kita pelajari hingga saat ini. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Mata Pelajaran yang Lain PKN dengan Pelajaran Ilmu Sosial, Pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh checter van yakni bagian dari ilmu poltik ang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di civics/ilmu kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktis dari pendidikan kewarganegaraan maka warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterimanya sebagai warga negaa yang baik. Beberapa contoh keterkaitan PKN dengan Ilmu sosial adalah pembelajaran ilmu politik juga terdapat di PKN maupun Ips. Yang artinya memang dua pelajaran itu saling berkaitan. Namun, ilmu politik pada PKN mengajarkan tentang ilmu permasalahan mengenai negara. Sedangkan ilmpu politik di ilmu sosial mengajarkan tentang usaha manusia. Selain itu juga kita pahami bahwa PKN merupakan singkatan atau ringkasan dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Warga negara merupakan makhluk sosial yang artinya setiap warga negara juga butuh pembelajaran ilmu sosial. PKN dengan Sosiologi, Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Yang mana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam msyarakat tetapi juga penyimpangan sosial. Salah satu penyebab terjadi penyimpangan sosial yaitu kekurang pahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kasusnya adalah dalam sebuah desa mempunyai kendala dalam aksesbilitas. Seperti kurang memadainya jalan raya untuk masyarakat desa untuk keluar dari desa. Bagi masyarakat yang paham dengan haknya sebagai warganegara maka mereka akan menuntutnya sesuai prosedur tanpa harus meresahkan kampungnya sendiri. Kemudan jika mereka memahami tentang kewajiban sebagai warga negara maka mereka akan berusaha memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak agar pemerintah dapat membangun sarana Tsabitah Rafifah & Dinie Anggraeni Dewi, Mengenal Lebih Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Hingga Jenjang Perguruan Tinggi 268 mahesainstitut 268 This work is licensed under a Creative Commons Attribution umum seperti yang diinginkan. Jadi pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi solusi permasalahan di masyarakat. Contoh keterkaitan PKN dengan sosiologi adalah setiap masyarakat juga perlu diajarkan mengenai adab, tata karma, maupun norma. Sedangkan pelajaran mengenai hal itu berada di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. PKN mengajari setiap masyarakat agar mempunyai tata karma serta menjadikan masyarakat yang patuh terhadap norma. Salah satu contohnya adalah mampu menghormati orang yang lebih tua saat kita sedang melewatinya. Pendidikan Kewarganegaraan memang tidak bisa lepas dari bagaimana caranya agar kita bisa menjadi warga negara ataupun masyarakat yang baik. PKN dengan Ilmu Sejarah, Dalam mempelajari sejarah terdapat latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Kemudian dengan pada ilmu sejarah dapat diketahui mengapa perlunya pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah/peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah kita dapat mengetahui kekurangan apa yang akan terdapat pada era dulu dan diperbaiki pada masa sekarang sehingga terdapat perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. \ Contoh dari keterkaitan PKN dengan ilmu sejarah adalah Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari aturan-aturan bernegara dari sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap aturan yang diberlakukan di Indonesia pasti memiliki proses dan sejarah. Banyak sekali aturan, hukum, undang-undang yang menceritakan tentang sejarah Indonesia. Maka dari itu memang sangat lekat sekali hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan ilmu sejarah. Keterkaitan antara PKN dan IPS, Keterkaitan PKn dengan IPS sangat kuat. Bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah bagian dari Bidang Studi IPS. Bidang Studi IPS mencakup aspek Geografi, Ekonomi, dan Sejarah, Pancasila serta UUD 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi Bidang Studi IPS yang mencakup aspek Geografi, Ekonomi, dan Sejarah, dan Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila yang mencakup Pancasila serta UUD 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Contoh keterkaitan PKN dan IPS adalah banyak sekali hal-hal yang kita pelajari di mata pembelajaran IPS tetapi juga ada di PKN. Seperti yang kita ketahui, anak-anak SMA jurusan IPS tidak hanya mempelajari bagian-bagian dari IPS saja seperti sosiologi, geografi, ekonomi dan lainnya. Tetapi para siswa diajarkan juga tentang ilmu yang mengenai negara seperti hukum, ilmu pemerintah, undang-undang yang terdapat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Keterkaitan PKN dan IPS memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kedua pelajaran itu adalah pelajaran yang saling melengkapi. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek aspek sebagai berikut persatuan dan Kesatuan bangsa, norma, humum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kuasaan dan politik, pancasila, dan yang terakhir adalah globalisasi. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Menurut Undang-Undang yang sesuai dengan Pendidikan Kewernegaraan Sistem Pendidikan Nasional merupakan mata ajaran wajib bagi seluruh peserta didik disemua jalur dan jenjang Pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Civis Education juga seyogyanya diberikan kepada setiapa warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkugannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama Rahayu, 2007. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences JEHSS ISSN 2622-3740 Online Vol 4, No. 1, Agustus 2021 264 -271 mahesainstitut 269 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. Esensi dari rumusan tujuan Pendidikan Kewarganegaran tersebut, meliputi Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Mengembangkan potensi peserta didik, Berakhlak mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri, danMenjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ruang Lingkup Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar. Ruang lingkup dalam mata pelajaran PKN meliputi beberapa aspek yaitu Persatuan serta kesatuan bangsa, Norma, hukum dan juga peraturan, Kebutuhan warga Negara, Konstitusi Negara, Kekuasaan dan Politik, dan Pancasila. Contoh kasus yang terjadi di Sekolah dasar mengenai Pendidikan Kewarganegaraan adalah masih banyaknya siswa yang tidak taat pada aturan atau norma. Seperti membuang sampah sembarangan, datang terlambat, memakai seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, dan bahkan anak-anak Sekolah Dasar jaman sekarang sudah pada berani untuk membawa make up ke sekolah. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat perlu ditekankan guna membimbing siswa agar bisa memiliki perilaku yang terpuji. Pembelajaran norma juga perlu ditekankan bagi mereka yang memang sulit diatur dengan memberikan sanksi atau hukuman. Pembelajaran PKN di Sekolah Menengah Pertama. Proses pelaksanaan PKn lebih dominan pada penguasaan materi yang tidak mengembangkan nilai-nilai karakter PKn. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang berbangsa dan bernegara. Tujuan PKN di Sekolah Menengah Pertama Menambah pengetahuan atau wawasan peserta didik akan segala hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan benar melalui berbagai cara dan metodeaspek kognitif; Membina dan membentuk sikap warganegara yang mau dan meyakini akan pengetahuan yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengetahuan yang telah dipahami tersebut akandiyakini dan terinternalisasi dalam diri atau mempribadi dalam jiwa peserta didik, yang akan menjadi sikapnya dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada aspek sikap. Melatih keterampilan kewarganegaraan kepada peserta didik untuk dapat menjadi warga negara yang terampil berdemokrasi. Hal ini dilakukan melalui atau dengan cara membiasakan atau membudayakan kepada peserta didik bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-haraspek Psikomptor. Contoh kasus mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di SMP adalah maraknya kasus tawuran yang sering kita temui di jalan. Pentingnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP memang harus ditingkatkan lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa masa-masa SMP adalah masa dimana seseorang labil dan akhirnya tidak bijak dalam mengambil keputusan. Terkadang dengan cara berkelahilah yang membuat peserta didik menyelesaikan masalahnya. Maka dari itu, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memang harus dikembangkan agar bisa menuntun peserta didik di masa pubertasnya menjadi pribadi yang baik. Pembelajaran PKN di Sekolah Menengah Atas. Mata pelajaran PKn, hingga saat ini selalu ditempatkan sebagai mata pelajaran yang dikesampingkan. Mata pelajaran PKn selalu dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak jelas akan keilmuaannya, yang mana objek yang dipelajari dalam PKn masih dianggap rancu. Sehingga tidak jarang mata pelajaran PKn dipandang sebelah mata, bahkan menganggap PKn itu mudah dan semua guru bidang apa saja bisa untuk mengajarkan mata pelajaran ini. Bahkan mata pelajaran PKn diajarkan oleh guru yang bukan dari bidang mata pelajaran PKn. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali anak-anak SMA yang menyepelekan pembelajaran PKn. Padahal pembelajaran PKn ini sangat bagus untuk masa-masa lulusnya kelak. Semoga saja pembelajaran PKn di sekolah bisa menarik minat mahasiswa untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan yang bisa membantu mencerdaskan generasi di kehidupan selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SMA diantaranya adalah mengasilkan lulusan yang memiliki kepribadian bernegara serta berbangsa, melahirkan karya-karya mengenai sebagai landasan untuk memecahkan masalah di bidang pendidikan, dan mengajarkan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan kepada masyarakat ataupun melakukan penelitian di bidang pendidikan. Tsabitah Rafifah & Dinie Anggraeni Dewi, Mengenal Lebih Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Hingga Jenjang Perguruan Tinggi 270 mahesainstitut 270 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Ruang lingkup PKn di SMA sebenarnya sama saja dengan pembelajaran PKn di SMP. Hanya saja materi yang disampaikan lebhi diperdalam. Adapun cakupan materi tersebut diantaranya adalah persatuan dan kesatuan bangsa, Norma, Hak Asasi Manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan politik, pancasila, serta globalisasi. Contoh kasus yang terjadi di SMA mengenai Pendidikan Kewarganegaraan adalah banyaknya para siswa yang tidak langsung pulang ke rumahnya yang kadang membuat orang tua cemas. Bahkan banyak dari mereka yang ugal-ugalan di jalan, tidak memakai helm, bahkan tidak memiliki SIM. Ini merupakan salah satu kasus pelanggaran aturan di lalu lintas. Maka dari itu materi Pendidikan di SMA mengajarkan tentang norma agar para peserta didik bisa lebih mentaati aturan yang berlaku. Jangan gunakan waktu akhir di bangku sekolahmu dengan hal-hal yang tidak berafedah. Jadilah siswa yang baik agar bisa menjadi penerus bangsa yang cemerlang. Pembelajaran PKN di Perguruan Tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, serta SK dirjen DIKTI nomor 43/DIKTI/Kep/2006, mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi diantaranya adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan, menjadi warga negara yang cerdas, serta mengembangkan sikap demokrasi dan rasa bertanggungjawab. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa merupakan salah satu pahlawan saat demokrasi sedang terjadi di Indonesia. Maka dari itu pembelajaran PKn di perguruan tinggi sangat dianjurkan agar kelak mahasiswa bisa turun ke jalan dan membela yang mana yang baik dan benar. Cakupan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan keajiban warganegara, negara dan konstitusi, demokrasi beserta pendidikannya, HAM dan rule of law, serta geopolitik Indonesia, geostrategi Indonesia, dan juga pendidikan pendahuluan bela negara. Contoh dari kasus Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah kasus demokrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Para mahasiswa yang turun ke jalan merupakan mahasiswa yang membela rakyat yang tertindas karena ulah pemerintah ataupun karena ulah salah satu oknum di Universitasnya. Seperti dahulu saat kasus OMNIBUS LAW, banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan untuk menuntut pemerintah agar tidak menjalankan RUU tersebut. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jadi acuan mahasiswa agar bisa menjadi mahasiswa yang bersikap demokratis dan ikut turun dalam membantu rakyat. Demokrasi tidak dilakukan dengan sembarangan. Tetapi juga harus dilandaskan dengan keadilan agar tidak terdapat jatuhnya korban jiwa. SIMPULAN Pembelajaran PKn memang sangat harus kita tekuni guna menjadi generasi yang baik untuk Indonesia. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah pelajaran yang didalamnya tidak hanya membahas soal kewarganegaraan. Tapi membahas yang mencangkup di mata pelajaran lain. Tujuan dari pembelajaran PKn itu sendiri adalah agar kita menjadi bangsa yang memiliki sikap bernegara dan tidak acuh pada masalah yang berkaitan dengan negara. Pendidikan Kewarganegaraan juga tidak hanya berlaku sampai kita selesai memakai seragam sekolah. Namun Pendidikan Kewarganegaraan juga bisa kita temui di jenjang perguruan tinggi. Berbagai macam ruanglingkup yang bisa kita pelajari di Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, sebagai warga yang baik kita harus mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan guna menjadi generasi bangsa yang mampu menolong Indonesia di masa globalisasi seperti ini. Pentingnya memiliki sikap berbangsa dan bernegara juga berpengaruh besar terhadap generasi Indonesia. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences JEHSS ISSN 2622-3740 Online Vol 4, No. 1, Agustus 2021 264 -271 mahesainstitut 271 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. DAFTAR PUSTAKA Anggraini, N. 2012. Pelaksanaan Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Karakter di SMP Se-Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2011/2012, skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Aryanto, R. 2013. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta, ringkasan skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta. Astuti, A. 2016. Pengembangan Nilai-nilai Kewarganegaraan Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri 1 Kabupaten Bone -. Hidayah, Y., Ulfah, N., & Suyitno, S. 2019. Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. JPK Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 41, 22-33. Jamaludin, U. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, bpmku Unila, 4-5. Magdalena I, A. F. 2020. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong Pinang Jurnal Pendidikan dan Sains Volume 2, Nomor 3, Desember 2020; 418-430 Mohandas, R. 2014. Pedoman Guru Mata Pelajaran pendidikan Kewarganegaraan. Diunduh di Muchtarom, M. 2012. Strategi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui inovasi pembelajaran PKn berorientasi civic knowledge, civic disposition, dan civic skill di perguruan tinggi. Pkn Progresif, 72, 158897. Nurmalisa Y, M. A. 2020. Peranan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik PKn, 34-46. Org, W. 2020. Mata Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah PertamaSMP/Madrasah Tsanawiyah MTS. Diunduh di Rahman, A., SH, M., & Baso Madiong, S. H. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi Vol. 1. Celebes Media Perkasa. Rumi, A. 2020. Manfaat Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sehari-hari. Suharyanto, A. 2015. Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga, JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 2 2015 162-165. Suharyanto, A. 2017a. Pemahaman Siswa Tentang Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 Vol. 1 No. 1 2017, Hal. 530-534 Suharyanto, A. 2017b. Dilema Multikulturalisme Pada Masyarakat Multikultur Di Medan. Jurnal Kewarganegaraan 25 PPKn, FIS, Universitas Negeri Medan, 118-127 Suharyanto, A., 2013. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa, JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Journal of Governance and Political UMA, 2 1 192-203 Suwanda. M. 2016. Bab I Hakikat, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UNY, E. 2020. Bab II Pendidikan Kewarganegaraan. Diunduh di Yanti. C. 2020. Pembelajaran PKN di Sekolah dasar Makalah PKN Modul 8. Diunduh di file///C/Users/MAN/Downloads/Makalah%20PKN%20Modul%208% Tatiana A. MiroshinaDemocratic principles and values must be learned by every generation in order to solve pressing problems. The purpose of this study was to theoretically substantiate and experimentally test the pedagogical conditions for the formation of the civic position of students at higher educational institution. The object of research is the civic position of students. We have created and tested pedagogical conditions in experimental work. The sample consisted of 90 teachers, including 22 curators, 260 students of the Kuzbass State Agricultural Academy. The survey was carried out from 2016 to 2020. The paper presents the results of the pedagogical experiment, confirmed by the data of a comprehensive assessment of the formation level of the student civic position at the present stage of society development. The substantive component of the activities of teachers, students in classroom and extracurricular activities, based on the principles of citizenship, democracy, tolerance, involvement in the experience of civic action is considered. The course of organizing the activities of curators on the formation of student civic position, the development of self-government in student groups is presented. The work of the academy on the development of partnerships with the public, educational institutions, government, and business is described. Analysis of the results allows us to state that this process is controlled. The pedagogical conditions are interaction of all subjects of the academy in classroom and extracurricular activities, their professional training, interaction with the public; the formation of temporary working teams from teachers to highlight special topics in the disciplines studied by students, issues that affect the development of student civic consciousness and behavior and the widespread use of active teaching methods in the educational process; organization of curators activities aimed at the formation of student civic position; monitoring the process of student civic position formation. Agung SuharyantoEnculturation process is done by parents, or the person considered as senior by children or by the younger. Manners, customs, skill of a tribes/family usually inherited to the next generation through enculturation. In the family, in the first time children have early direct experiences which will be used as provision of their life later by physical exercise, social, mental, emotional even phenomenon at this time, we often find children no longer respect parents, anti-social attitudes that appear from everyday life both at school and society. In global competition, a nation needs to be an innovative nation to become a superior nation. Then the need for a strong order of values and policies so that the crisis of culture and national disintegration does not occur in Indonesia. Education in Indonesia must instill national character and spirit originating from the nation's cultural roots and based on Pancasila as the basis of country, philosophy, and noble values. Through, citizenship education learning is expected to be a solution in fostering citizens who have social awareness. Agung SuharyantoMultikulturalisme di sini, dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Beberapa konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan public, HAM, hak budaya komuniti, dan lain-lain. Hal inilah yang mendasari, kenapa multikulturalisme mesti dilihat dan ditelaah kembali di masyarakat Medan yang multicultural ini. Apakah bisa diterima atau sudahkah kita ini sampai kepada pemikiran multikulturalisme sebagai ideology yang muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an di Kanada, kemudian diikuti oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sebuah kemunculan yang terutama sekali sangat terkait dengan situasi dan kondisi dari Negara-negara tersebut. Moh MuchtaromThisresearch produced strategy the Pancasila values reinforcement through the innovation of Civic Knowledge-, Civic Disposition-, and Civic Skill-Oriented Civic Education Learning. Such the strategy built on the renewal of existing content in Civic education course. The reinforcement strategy obtained by studying the conceptual theoretical framework in ontological hierarchy of Civic Education at College through studied object in which the ideal, instrumental and practical aspects were examined. In this research, the ideal aspect was the study on Civic Educationregulation policy at College; instrumental aspect was the content of Civic Education at college, while practical aspect was the potential challenge or threat of the Pancasila values implementation in life, Pancasila values reinforcement in Civic Education, and Civic Education problems emerging at college. This research was conducted in both public and private college in Solo City with lecturers and students as the subject of research. This study was a descriptive philosophical qualitative research. The datacollection was conducted by interviewing the practitioners and lecturers relevant to the research, observing the lecturers and students in Civic Education learning process, studying the document relevant to Civic Education policy, and holding Focus GroupDiscussion with experts, lecturers and students. The data validation was done by improving the persistence of conducting research, triangulation, observation extension, discussion and theoretical study. The data obtained was then processed through reduction, analysis process and presented qualitatively. The conclusions of research were 1 the presence of potential challenge and threat against the implementation of Pancasila values in life deriving externally that was primordial in nature ethnic, race, religion, externally by the presence of globalization development, the presence of external factor of western ideology affected both directly and indirectly the nation life. 2 The Pancasila values reinforcement strategies in Civic Education at college included renewing the content of Civic education by strengthening the Civic Education core in each substance of study; thereby in its development, each substance of study was inspired by the Pancasila values philosophically. 3 The form of innovation or renewal for reinforcing the Pancasila values in Civic Education was the further extension of the Pancasila values reinforcement strategy in Civic Education course in the form of standard product, the substance of which was inspired by the Pancasila values as thecore of Civic Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Karakter di SMP Se-Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun AjaranN AnggrainiAnggraini, N. 2012. Pelaksanaan Pembelajaran PKN sebagai Pendidikan Karakter di SMP Se-Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 2011/2012, skripsi. Universitas Negeri Pembelajaran Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta, ringkasan skripsiR AryantoAryanto, R. 2013. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Karakter di SMA Negeri 1 Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta, ringkasan skripsi, Universitas Negeri Pendekatan Pembelajaran MataY HidayahN UlfahS SuyitnoHidayah, Y., Ulfah, N., & Suyitno, S. 2019. Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. JPK Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 41, Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong PinangI MagdalenaMagdalena I, A. F. 2020. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong Pinang Jurnal Pendidikan dan Sains Volume 2, Nomor 3, Desember 2020; 418-430Pedoman Guru Mata Pelajaran pendidikan KewarganegaraanR MohandasMohandas, R. 2014. Pedoman Guru Mata Pelajaran pendidikan Kewarganegaraan. Diunduh di %20Guru/30-SMA_02%20Pedoman% Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah PertamaSMP/Madrasah Tsanawiyah MTSW OrgOrg, W. 2020. Mata Pelajaran PKN untuk Sekolah Menengah PertamaSMP/Madrasah Tsanawiyah MTS. Diunduh di ia/26.%20PPKN%

CitizenshipEducation in its teaching has a great impact on the character development of elementary school students. In Citizenship Education, students can learn to become human beings with good character and are responsible as citizens. This Citizenship Education must exist in order to create and grow young generations

^{Post date 19-Oct-2009 201750 PengantarDemokrasi-oleh banyak pihak-dianggap sebagai suatu sistem yang kehidupan yang dapat menjamin warga masyarakat mencapai kehidupan yang sejahtera. Sejalan dengan keyakinan tersebut, dewasa ini banyak bangsa-bangsa di dunia, termasuk di Indonesia tengah melakukan transformasi dan transisi menuju masyarakat demokratis setelah lebih dari 30 tahun berada dalam kekuasaan otoriter. Demokratisasi bukanlah sesuatu “barang” yang mudah diperoleh dan sederhana untuk direalisasikan, melainkan suatu proses yang sangat rumit dan membutuhkan kesiapan dan dukungan semua pihak untuk merealisasikannya, termasuk di dalamnya bagaimana membangun struktur dan kultur yang demokrasi tanpai dibarengi dengan struktur dan kultur yang demokratis hanya akan menjadikan proses tersebut sebagai sebuah reaksi atas trauma politik masa lalu yang tidak memiliki arah. Dengan kata lain, untuk membangun masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan suatu rekayasa sistemik untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis. Upaya membangun kultur demokrasi tersebut, menurut Almond harus melewati 3 tiga tahap. Pertama, pengembangan institusi yang demokratis. Kedua, menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi. Ketiga, mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis Almond; 1996. Dalam konteks itu semua, maka pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen sekalipun bukan satu-satunya untuk membangun kultur demokrasi tersebut, melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam proses pendidikan, utamanya melalui pembelajaran Civic Education, mulai tingkat dasar, menengah sampai pada jenjang perguruan TerminologiCivic Education, sejatinya dipahami sebagai wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan sikap warganegara yang baik, cerdas, kritis dan partisipatif smart and good citizen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks lokal, regional maupun internasional. Secara lebih sederhana, Civic Education dipahami sebagai wahana pendidikan demokrasi democracy education bagi warganegara. Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut soisalisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan Azra, 2002 166.Dalam praktiknya, Pendidikan Kewargaan Civic Education tersebut memiliki peristilahan yang berbeda, seperti Citizenship Education, Humanright Education dan Democracy Education. Di Inggris misalnya, menyebut Pendidikan Kewargaan Civic Education dengan Citizenship Education, yang pada tahun 2002 ini menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris. Bahkan di negara-negara Arab-seperti Yordania dan Sudan-istilah Civic Education diterjemahkan dengan al-tarbiyah almuwathanah dan altarbiyah Kewargaan yang diidentikkan dengan pendidikan HAM Humanright Education mengandung pengertian aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap Azra, Pendidikan Kewargaan Civic Education adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warganegara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia Azra, 2001.Di Indonesia, penerjemahan Civic Education mengalami beberapa penerjemahan, yakni istilah Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewrganegaraan, Istilah Pendidikan Kewargaan pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun disisi lain istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warganegara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warganegara menjadi warga dunia global society. Dengan demikian orientasi Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya dari istilah Pendidikan itu, Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain; kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan prilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi Merphin Panjaitan Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogal. Sementara menurut Soedijarto, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa; dan ikut serta membangun sistem politik yang lain yang pernah ada dalam sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia, antara lain adalah Kewarganegaraan 1957, Civics 1961, dan Pendidikan Kewarganegaraan 1968. Perkembangan arti Civics yang kemudian meluas menjadi Civic Education, menyangkut dan mengambil bahan-bahannya dari cabang ilmu-ilmu sosial, sehingga Civic Education kadang-kadang sukar dibedakan dari pengertian social studies, yaitu sebagai istilah program pembelajaran PerkembanganGerakan Community Civics pada tahun 1907 yang dipelopori Dunn adalah permulaan dari keinginan lebih fungsionalnya pelajaran bagi para siswa dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional. Gerakan Community Civics ini dimaksudkan pula bahwa Civics membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun masalah pekerjaan bersamaan dengan timbulnya gerakan Community Civics yang tersebut, ada lagi gerakan yang membarengi gerakan Community Civic tersebut, yaitu gerakan Civic Education atau banyak juga yang menyebut Citizenship Education. Alasan timbulnya gerakan Civic Education tersebut hampir sama dengan alasan Community Civics, tetapi dalam beberapa hal dapat diartikan Juni 1995 dibentuk sebuah lembaga “Civitas Internasional” pada di Praha yang dihadiri oleh tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52 negara. Para peserta sepakat membentuk “Civitas Internasional” yang menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan “Civil Culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokratis Democratic governmence.Penumbuhan dan pengembangan civil culture dapat dikatakan merupakan salah satu tujuan penting pendidikan kewargaan Civic Education. Tetapi harus segera diakui, sementara para ahli pendidikan kewargaan umumnya sepakat bahwa peranan pendidikan kewargaan dalam pengembangan demokrasi dan kewargaan demokratis telah jelas, tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan-perbedaan. Mereka sepakat bahwa demokrasi-demokrasi yang tengah tumbuh — seperti Indonesia sekarang — memerlukan sarana dimana generasi muda umumnya dapat menjadi tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi. Tetapi, seperti dikemukakan Print, bagaimana semua hal itu bisa dicapai melalui pendidikan kewargaan tidaklah jelas Print 1999 11.Pada beberapa negara Barat, seperti AS dan Australia, program pendidikan kewargaan telah menjadi bagian kurikulum sekolah setidak-tidaknya dalam satu dasawarsa yang berada dibalik penerapan pendidikan kewargaan di AS adalah bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja; tetapi sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda melalui sekolah. Lebih daripada postulat penting tersebut, dalam pandangan banyak ahli pendidikan dan demokrasi Barat, pendidikan kewargaan merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa alasan kuat lainnya. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan political illeteracy, tidak melek politik dikalangan warganegara. Banyak warga barat, khususnya generasi muda tidak memiliki political literacy, tidak mengetahui persis cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya. Kedua, Meningkatnya political apathism, yang terlihat antara lain dari relatif sedikitnya jumlah warga negara yang memberikan suara dalam pemilu, atau terlibat dalam proses-proses politik LingkupCivic Education dalam konteks Perguruan Tinggi Islam diarahkan pada nation and character building dengan memiliki 3 materi pokok, yakni demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani. Ketiga core materials tersebut didukung dengan beberapa 6 pokok bahasan, yakni Identitas Nasional, Negara, Warganegara, Konstitusi, Otonomi Daerah dan Good Gabriel, The Civic Culture Prehistory, Retrospect and Prospect, Center for the Study of Democracy, UC Irvine Research Paper Series in Empirical Democratic Theory, No. 1., 1996Azra, Azyumardi, Prof. Dr., Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi, Jakarta PT. Kompas Media Nusantra, Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi di Dunia Muslim, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional II “Civic Education di Perguruan Tinggi”, Mataram, 22-23 April 2002_____, Pendidikan Kewargaan Untuk Demokrasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan Civic Education di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei 2001Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan Civic Education Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta Prenada Media, Edisi Revisi, Murray, James Ellickson-Brown dan Abdul Rozak Baginda eds. Civic Education for Civil Society, London ASEAN Academic Press, 1999Zamroni, Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001* Disampaikan dalam acara Workshop on Civic Education bagi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 22 Agustus 2003 di Dirga Cibulan, Cisarua-Bogor}

Barr Barth dan Shermis (1978). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001).

1. IntroductionIn 1999, the International Association for the Evaluation of Educational Achievement IEA conducted the second international assessment of civic education “responding to the expressed need of many countries for empirical data as they began to rethink their civic education programs in the early 1990s transitions” [1]. This IEA Civic Education Study involved 28 countries and 90,000 students. A decade later, the IEA conducted the third international assessment of civic education, this time involving 38 countries and 120,000 students [2]. The rationale of this study was not the transitions that had characterized the post-cold War world in the 1990s but rather the uncertainties and calamites that followed the destruction of the World Trade Centre in New York on 11 September 2001 and the related terrorist activities in places such as Bali, London and Madrid that followed in quick succession after 2001. Thus the last decade of the twentieth century and the first decade of the twenty first century witnessed global events that placed a spotlight on civic and citizenship education and its role in a changing world. It is important to understand these changing contexts. One pervasive change that has been identified is related to global economic integration and in particular the growth and influence of technology in the global economy. Often referred to as “globalization”, this increasing integration has highlighted the interdependence of the world economy and the extent to which technology has enhanced this interdependence. For example, individuals across the globe continue to be located in a common geographic space such as China or Germany or the United States of America. Yet increasingly what happens in one society influences what happens in another. The manufacture of clothes in China impacts on prices and work opportunities for citizens in the United States, the financial crisis of 2008 could not be contained in a single geographic space and prices for drugs determined in Western nations impact on access to these drugs by people in developing countries. Yet globalization is not only economic in nature. Local cultures can also be challenged by technology enhanced processes that lead to more globalized music, fashion and food. These in turn may have economic impacts on local societies. As Mok [3] has pointed out “no matter how we assess the impact of globalization, it is undeniable that contemporary societies are not entirely immune from the prominent global forces”.While the forces of globalization have been unmistakable across the international landscape, there have also been forces that have highlighted the continuing and significant role of individual nations. Kennedy [4] pointed to three broad elements that account for the continuing strength of nation states—the existence of states with strong governance structures, the increasing emphasis on national security in the light of 9/11 and the responses to the 2008 financial crisis that witnessed considerable intervention on the part of national governments. He has referred to these phenomena as a kind of “neo-statism” signaling the ongoing role of nation states even in an increasingly globalized world. As Keating [5] commented, “the nation-state model continues to have a grip on the intellectual imagination and its normative elements survive in much writing about politics”. The reason for this is not so much a romantic attachment to the nation state. Rather, it is because the everyday lives of citizens continue to be influenced by the decisions of national government whether they are concerned with new financial regulations, new state security arrangements or the variety of laws that cover such areas as transport, housing and education. Kennedy [4] has also pointed to the influence of non-state actors on the international landscape and the need for civic and citizenship education to take account of these. Such actors have been responsible for the ongoing terrorism that has characterized much of the 21st century. The most well known is perhaps Al Qaeda but there are many more smaller groups and sometimes individuals who take it on themselves to threaten citizens directly through the destruction of buildings, and other public infrastructure. While such non state actors have come to characterize the current century they have their origins in much earlier times whenever individuals took action against governments and their follow citizens. Kennedy [4] has commented on the need to make such groups the focus of citizenship education “since understanding such individuals and groups, knowing how to respond to them and knowing how to respond to state actions against them should be part and parcel of any citizenship education program. Citizens must be equipped to handle complex ideas and ideologies if they are to contribute to their societies in a constructive way—traditional approaches to citizenship education may not always achieve this end”.The kind of changes referred to above may be described in different ways—they may be characterized as economic, social or political or a combination of all of these. Yet what they achieve together are changes to the conditions of citizenship. In these new contexts, citizenship is no longer stable, no longer able to rely on a single national space or remain sheltered from decisions made thousands of kilometers away. A key issued raised by these phenomena is how to prepare citizens to negotiate and respond to these new contexts. What is the role of civic and citizenship education as both a component of the school curriculum and a social construct designed to serve the needs of changing nation states? The purpose of this paper is to review the status of civic and citizenship education across different regions and within specific national jurisdictions in order to see what changes, if any, have taken place over the past two decades in response to changes in the macro environment. It will do so by drawing on both theoretical and empirical analyses to address the following issuesHow do theoretical isssues construct civic education?How is content in civic education regarded across nations?How do education systems make provision for civic education?How is civic learning best facilitated and what are the implications for the school curriculum? 2. Theoretical Issues and Civic EducationThere are many different ways in which to examine the theoretical issues influencing civic education. In this section, it will be shown how civic and citizenship education and broader conceptions of citizenship can be related. It will also be shown how conceptions of civic and citizenship education itself often serve to construct the school subject in a particular way. Both ways of looking at civic and citizenship education have implications for it as a discipline of and citizenship education can be a policy initiated by a government, a program run in a school, a lesson taught by a teacher or an activity experienced by a student. The common element across these different ways of thinking about civic education is the focus on a special aspect of the school curriculum—the aspect that is specifically concerned with the education of young people to become citizens of the future. Torney-Purta et al. [1] made the point “that civic education content is often less codified and less formalized compared to other subjects” and this was “related to the uncertainty in conceptualizing civic education knowledge due to the amalgamated disciplinary base of the subject and teachers’ varied subject matter backgrounds”. As a part of the school curriculum, therefore, civic education is unlike traditional subjects such as Mathematics, Language or History. That is, it is not so much about mastering a specific body of knowledge or skills—although civic and citizenship education can be knowledge or skills oriented. Rather, it is primarily about understanding the political processes that regulate the daily lives of individuals in any society. This is a key point to understand when considering civic and citizenship education because, as shown above, it is these very processes that have been transformed over the past two decades. Table 1 summarizes the complex debates that highlight the transformations that have taken place in recent times. The transformations challenge the traditional argument that citizenship is primarily a legal status conferred by one country on the people who live within its borders. This argument is historically located. The history of Europe and North America from the late eighteenth century up to and including the early twentieth century very much focused on the development of individual nations that provided special privileges for their citizens—for example, the right to vote in elections, the right to stand for election, the right to receive economic and social benefits from the government. Citizens are still privileged within the borders of their nations and their rights are guaranteed within these geographic spaces. Yet they must now look beyond borders because the daily lives of citizens can be as much influenced by forces outside those borders as from within. Table 1. Changing and conflicting conceptions of citizenship. Table 1. Changing and conflicting conceptions of citizenship. Key ideas on citizenshipAuthorIndividual nations have been the building blocks on which notions of citizenship have been built. Individuals within nations are seen to share common bonds that bring them together to create a distinctive groupSee [6,7] on this point The increased economic interaction of nations in the late twentieth century has meant that there is greater interdependence among nations. This interdependence is sometimes referred to as “globalization”. Since citizens now depend not only on their own nation but others as well, ideas have developed that citizenship itself should be broader than a single nationOhmae[8] has written about “the end of the nation state” Reid, Gill & Sears [9] have examined the impact of globalization on civic educationAltman [10] has written about the apparently diminishing impact of globalization’ in the light of the renewed strength of nation states following the 2008 financial crisisTo try and provide a different perspective on citizenship there has been discussion, some people have talked about “global citizenship” or “cosmopolitanism”. The idea has been to suggest a broader understanding of citizenship linked to international rather than national frameworks of involvement and engagement[11,12] The best example of looking beyond borders can be seen in the European Union that has since its beginning promoted the idea of European citizenship. To be a citizen of Europe one must first be a citizen of a member nation. Thus within the European Union, individuals have “two citizenships” the traditional national citizenship and European citizenship. This is an important point because it means that one citizenship does not cancel out the other but rather one citizenship complements the other. European citizenship also confers additional rights, for example the right to travel across borders of member countries and the right to vote in European elections. The link between citizenship and rights is therefore maintained in this dual citizenship context. The European Union example supports the idea that in these new times, citizenship is a more complex issue that it has been in the past and there should be new ways of thinking about it to meet new developments and issues. If the idea of citizenship is changing, it follows that ideas about civic and citizenship education should also be changing. Yet such changes are by no means simple. Civic and citizenship education has been embedded in traditional theoretical frameworks that assume it is linked to the needs of individual nations. This is made more complex because there is no single overarching theory—but multiple theories. Civic republicanism, for example, assumes “that individuals come together around common purposes, common values and a common good. The responsibility of citizenship, therefore, is to contribute actively to the “common-wealth” and to recognize at times that individual interests might need to be subjugated to a higher common good” [13]. In opposition to this view is a more full blown liberalism that leads to “a citizenship premised on individual rights giving priority to the interests of individuals rather than the interests of larger groups to which individuals belong. Freedom in all spheres of activity is the catch cry of liberal citizenshi [14]. There are different versions of this liberal conception of citizenship. Howard and Patten [15], for example, refer to neo-liberal discourses that influence civic education pointing to dissolution of restrictions within society that prevent individuals from making their own way in the social and economic spheres of activity. The neo-liberal citizen is a self regulating individual without the need for any government support at all and on whom there are no restrictions. Then there is Rawl’s [16] version of political liberalism that argues for restrictions on the role of the state on what should and should not be taught as part of civic education in a pluralistic society. In Rawl’s view there should be no single ideology guiding civic education apart from shared political values necessary for the maintenance of a democratic society. This is the only way to protect religious pluralism that for Rawls lies outside the political realm. While these theoretical frameworks contain major differences that are philosophical and ideological in nature, they share one thing in common. They have been applied to civic and citizenship education on the assumption that it is embedded within individual nations. This reflects the historic nation building role of civic and citizenship education but it does not take into account the changing nature of citizenship in a post-modern world. New formulations based on global conceptions of citizenship are making their presence felt [9,17,18] and these provide alternative narratives for citizenship. But the older theoretical frameworks continue to hold sway. Howard and Patten [15], for example, identified neo-liberal influences on recent civic education curriculum in Australia. Lockyer [19] identified strands of both liberalism and civic republicanism in the United Kingdom’s Citizenship curriculum. The focus on human rights in the civic and citizenship education curriculum of many countries is a reflection of commitments to classical liberalism and individual freedom. While there are many international policy instruments that seek to safeguard these rights, the best protections and indeed the worst abuses come from within the borders of nation states. The older theoretical frames have not disappeared. In their different ways they continue to exert a nation building influence alongside the newer narratives that provide a broader framework in which to locate citizens’ needs and interests. A good example of how the old and the new sit side by side can be seen in the Asia Pacific region. Kennedy [13] showed that while liberalizing tendencies had powerfully affected economic growth and development in many Asian countries and that this in turn had led to widespread curriculum reform, that the same liberal tendencies had not been applied to the civic education curriculum. As Kennedy [13] pointed out “there is not a single case represented where the nation state has eased its grip on citizenship education as a major means of inducting young citizens into the culture and values of the nation state itself. This is as true for the United States as it is for the People’s Republic of China, for Australia as it is for Malaysia, for New Zealand as it is for Pakistan”. There can thus be both recognition of the powerful influence of globalizing forces and a deliberate intention to resist such forces in key aspects of a nation’s life. Steiner-Khamsi & Stolpe [20] have demonstrated this same process with particular reference to economic and social development in Mongolia. Here there has been both incorporation of global influences and considerable local agency to resist those influences where local values were seen to be of greater priority. This dual approach to globalization suggests that national and global narratives relating to citizenship will continue to exist side by side rather than one being replaced by the other. It should not, therefore, be assumed that globalization and global citizenship go hand in hand. Indeed the Asian cases demonstrate the opposite—the stronger the processes of globalization the more resistant nation states may be in protecting their future final theoretical issue concerned with civic education relevant to the current theme is the tendency to regard the so called “content” of civic education as more process than specific subject matter. Table 2 shows how different approaches to the assessment of civic education highlight process over content. It is not that civic knowledge is absent altogether from these examples see the Australian example but on balance, there is more emphasis on processes than content. This may reflect the fact that in three of the four cases, the assessments apply across countries so the selection of specific content would be very difficult, especially in the international assessments that can apply to over thirty countries. Yet even in the Australian example that does have a specific knowledge domain, the way in which the specific assessment domains are described make it clear that the knowledge being referred to here is almost exclusively national political knowledge. This point is highlighted in Table 3 that compares the key performance measures for Australian students in Year 6 and Year 10. The main point to note about these measures is that they are almost exclusively focused on the national political system and national political institutions. There is one exception, and that is the reference to “analyzing Australia’s role as a nation in the global community”. This may not necessarily be a reference to the impact of globalization or to the changing nature of citizenship in a global context. Rather, it is more likely to focus on the development of Australia in various regional and international contexts as a member of the Asia Pacific Education Community and the United Nations. This simply reinforces the point that civic knowledge in these global times is more likely to be constructed as local or at best national. The example used here is from Australia, but it is likely to reflect priorities elsewhere as well. It is national rather than global priorities that continue to dominate civic education. At times, as shown in Table 2, the focus may not even be on knowledge at all, but on processes of participation and engagement. Table 2. Process approaches to content in civic education. Table 2. Process approaches to content in civic education. Jurisdiction/PurposeDomainsAustralia National Assessment Program—Civics and Citizenship Education Year 6 Assessment 2004 [21]Civics Knowledge and Understanding of Civic Institutions and ProcessesCitizenship Dispositions &Skills for ParticipationEuropean Union survey of citizenship education [22]Political LiteracyAttitudes/ValuesActive ParticipationSecond IEA Civic Education Study [1]Democracy/CitizenshipInternational RelationsSocial Cohesion/DiversityInternational Civic and Citizenship Study [2]Civic Society & SystemsCivic PrinciplesCivic ParticipationCivic Identities Table 3. Key performance measures in the civic knowledge domain the Australian example [21]. Table 3. Key performance measures in the civic knowledge domain the Australian example [21]. Civic Knowledge and Understanding of Civic InstitutionsYear 6Year Recognize key features of Australian Recognise that perspectives on Australian democratic ideas and civic institutions vary and change over Describe the development of Australian self-government and Understand the ways in which the Australian Constitution impacts on the lives of Australian Outline the roles of political and civic institutions in Understand the role of law-making and governance in Australia’s democratic Understand the purposes and processes of creating and changing rules and Understand the rights and responsibilities of citizens in a range of Identify the rights and responsibilities of citizens in Australia’s Analyse how Australia’s ethnic and cultural diversity contribute to Australian democracy, identity and social Recognise that Australia is a pluralist society with citizens of diverse ethnic origins and cultural Analyse Australia’s role as a nation in the global community What can be concluded from this exploration of theoretical issues influencing civic education? First, it has to be recognized that civic and citizenship education has been developed as a strategy used across nations to support the values, structures and priorities of individual nations. Many of the theoretical frameworks referred to above take this as a given in their analyses of citizenship and the various forms it might take within the nation state. Yet citizenship within nation states is no longer something that can be treated in isolation from the broader global environment. Second, there are multiple forces within this environment that often seem to be pulling in different directions. Globalization has tended to locate influence and power outside of nation states but more recent concerns for national security and global financial stability have increased the influence of national governments. Third, traditionally there has been a focus in civic and citizenship education on processes civic engagement and participation and any focus on civic knowledge has been on national political knowledge structures rather than on knowledge that would help students understand global processes, structures and systems. In the remainder of this paper it will be important to keep these points in mind because they relate to key issues that will be discussed and they will be reviewed again towards the end of the paper. 3. The Content of Civic Education—A Cross National PerspectiveGiven the different theoretical frameworks in which civic and citizenship education might be developed, it is important to examine the curriculum itself to see how different countries prioritize specific content for civic education. It is possible to gain an overview of civic education content because of the recently completed International Civics and Citizenship Study [2] that asked the 38 participating countries to provide data on the priorities for civic education. The responses have been summarized in Figure 1. Figure 1. Curriculum emphases for civic education identified by education systems participating in the international civic and citizenship study countries [2]. Figure 1. Curriculum emphases for civic education identified by education systems participating in the international civic and citizenship study countries [2]. The first point to note is that while there is some similarities in terms of emphases, there is no common core of civic knowledge that can be identified across participating education systems. There is only one topic that 80% of countries identified as a major emphasis, “Legal Systems and Courts”. “Understanding Different Cultures and Ethnic Groups” was a major emphasis in over 70% of countries. These were followed by “Human Rights” the “Environment” and “Parliament and Government Systems” After these topics there is much less agreement on what represents major emphases across the thirty eight countries. Perhaps more importantly, however, topics that might reflect a more international or global perspective—“The Global Community and International Organizations” and “Regional Institutions and Organizations”—are seen as major emphases in civic education for less than 30% of the participating countries. The same topics do not feature at all in and 21% of countries respectively. Other topics such as “Human Rights” and the “Environment” may well have global dimensions, but the other topics where there is a major emphasis appear to be more related to local civic organizations or issues. Based on this analysis, therefore, it seems that local rather than global perspectives continue to dominate the civic education curriculum suggesting that the preparation of future citizens continues to be focused on national citizenship. This analysis supports the trend shown in Table 3 referring specifically to the case of Australia where the focus of the civic component of the national civic assessment was also on national and local political systems. Another perspective on the importance of national priorities in civic and citizenship education can be seen from countries’ endorsement of the importance of developing a sense of national identity and allegiance. 47% of countries indicated that this was a major emphasis in terms of civic processes emphasized in civic education, 42% of countries indicated there was some emphasis on it and 11% of countries indicated there was no emphasis on it [2]. This is not to say that there are not other persepctivres included in national curriculum or that if the question had been asked about global persepctives that it may not have received a positive response. For example, in the United Kingdom’s Citizenship curriculum for students to be assessed at Level 6 and above, they must be able to “show understanding of interdependence, describing interconnections between people and their actions in the UK, Europe and the wider world” [23]. Yet national perspectives remain dominant in civic education even where there may be a recognition that students should look beyond the borders of their respective it is also possible to examine the way teachers participating in the ICCS viewed the importance of civic content. Table 4 shows content areas and teachers’ responses to them. Table 4. Teachers’ perceptions of important aims for civic education. Table 4. Teachers’ perceptions of important aims for civic education. Aims for civic educationPercentages of teachers considering these aims for civic education importantn = 30 countriesInternational Average %Range %Promoting knowledge of social, political and civic institutions3316–57Promoting respect for and safeguard of the environment4122–61Promoting the capacity to defend one’s own point of view204–8Developing students’ skills and competencies in conflict resolution4121–73Promoting knowledge of citizens’ rights and responsibilities6037–73Promoting students’ participation in the local community162–40Promoting students’ critical and independent thinking5219–84Promoting students’ participation in school life199–5Supporting the development of effective strategies for the fight against racism and xenophobia101–31Preparing students for future political participation71–19 From the perspective of teachers in 30 countries, the top four aims of civic education are “Promoting knowledge of citizens” rights and responsibilities 60%, “Promoting students’ critical and independent thinking” 52% and “Promoting respect for and safeguard of the environment”/“Developing students skills and competencies in conflict resolution” 41% each. Given that these were forced category choices, teachers did not get the opportunity to express their views about global citizenship or global issues. Nevertheless, the focus of these top four aims clearly show that civic and citizenship education in these different national contexts emphasise the social and the personal aspects of the subject. It seems that for teachers, equipping individual students with skills that will help them negotiate a complex and uncertain world, is a priority. It is of interest to note that “Promoting knowledge of social, political and civic institutions” rates relatively poorly 33% of teachers on average regard it is important in at least one country the figure is as low as 16% of teachers. Lower still is any focus on “Preparing students for future political participation” with an international average of only 7% of teachers seeing it as important. This suggests that the political roles of citizens are not regarded as important by teachers, particularly when compared to the personal and social roles that students can play as future citizens. Finally, it can be seen that processes rather than specific content dominate civic education. Yet how are these aims realized in the actual curriculum? This issue will be addressed in the following section. 4. Curriculum Structures for Civic EducationThe organization of the school curriculum highlights and what is considered valued knowledge for young people. It would be likely across countries to find that Mathematics, Science and mother tongue Language will be separate subjects with specific time allocations. In addition, perhaps History and Geography or some integrated version such as Social Studies will also find a similar place. Then there may also be room for Physical Education, Art, Music and Health Education. Where does Civic Education fit alongside these formal subjects in the school curriculum?Kennedy [14] proposed a framework for considering the curriculum status of civic education. It highlighted four possible modes of delivery as a single subject, taught through other subjects such as History and Geography, integrated across all subjects or as an extra curricular activity. In a subsequent study, Fairbrother and Kennedy [24] showed students who experienced Civic Education as a separate subject did produce higher scores on civic learning outcome measures and the differences were statistically significantly different from those of students who experienced Civic Education in other modes. Yet the mode of curriculum delivery did not account for a significant proportion of the variance in students’ learning outcomes. Other factors need to be identified that impact on the recent ICCS [2] Table 2 the curriculum delivery modes themselves were re-categorized and expanded from Kennedy’s [14] four to eight Specific subject compulsory or optional;Integrated into several subjects;Cross curricular;Assemblies and special events;Extra- curricular activities;Classroom experience/ethos; interesting point to note about participating countries’ responses to these curriculum delivery categories is that apart from compulsory/optional choice they were not seen to be mutually exclusive. Thus all countries indicating Civic Education was a compulsory single subject representing 45% of the total number of countries also indicated other curriculum delivery modes were used as well. For example, Chinese Taipei selected “compulsory specific subject”, “cross curricular”, “assemblies and special events”, “extra-curricular activities” and “classroom experiences/ethos” whereas Estonia selected “compulsory specific subject”, “integrated into several subjects” and “cross curricula”. There is, therefore, not a single curriculum delivery mode for civic education but multiple modes. This is also true where Civic Education is not a single subject see, for example, Hong Kong, Finland and Denmark [2] Table 2. A key point that arises from this phenomenon is to consider what it means for Civic Education as a observation to make on this issue is that the new curriclum delivery categories addded by the ICCS were towards the informal civic learning end of the curriculum. This suggests that while there may be formal curriuclum content to be covered for example 45% of countries indicated Civic Education was a “compulsory specific subject” and 81% indicated it was “integrated into several subjects” there were also aspects of Civic Ecuation that fell outside of these subject boundaries into more informal activities for example assemblies, extra curricular activities and classroom ethos. This makes Civic Education somewhat exceptional since its boundaries are so flexible. It also raises the important question of civic learning and how this can best be facilitated for curriuclum exepriences that extend beyond the formal curriuclum. . This issue will be taken up in the following section. 5. Facilitating Civic Learning and the Implications for the School CurriculumResearchers on civic learning—including those responsible for the ICCS—have tended to focus on those structural variables that influence student learning—socioeconomic status, gender, immigrant status, etc. These are always telling and are important control variables, but the issue of interest to teachers is what can be done to promote civic learning both within classrooms and beyond them into schools and the community. The responses in the research literature tend to suggest that there are instructional strategies and school activities that do support student’s civic learning. An “open classroom climate” within classrooms and the use of School Parliaments involving students are two processes that have been found to be positively related to students’ civic learning [1]. These are things that teachers and schools can well manage and go beyond the structural and demographic characteristics of students. There are other strategies that were identified in the context of the IEA Civic education study [1]. Turney-Purta and Barber, [25] reported that reading newspapers is a moderate predictor of students’ likelihood to vote βs across their European sample were ≥ 10, ≤ 21. Torney-Purta et al [1], reported that the frequency of watching TV and news amongst the international sample was also a moderate predictor of students’ likelihood to vote in the future β = 13. These could be activities that take place out of school. Yet given that there are differential levels of trust in the media across countries they could equally well take place within school if they were developed as instructional and learning activities. Husfeldt, Barber and Torney-Purta [26] developed a new Trust in Media Scale but have also raised the question of whether students are able to apply critical skills to the task. Amadeo, Torney-Purta and Barber [27] have shown the positive relationship between media consumption and both students’ civic knowledge and their attitude to future civic engagement. Torney-Purta and Barber [25] have pointed out “school-based programs that introduce students to newspapers and foster skills in interpreting political information may be of value”. This may be a particularly important thing to do for students whose home environments do not provide them with these informal learning opportunities. These are more examples of how schools and teachers can make a difference to civic consideration of civic learning raises an important question about the nature of civic and citizenship education as a “discipline”. It is concerned with both “content” and “pedagogy”, and it is not enough to consider either in isolation. The influential report, The Civic Mission of Schools [28,29] made this point very strongly. The report argued that while civic knowledge is an essential part of any civic education, it cannot be delivered in such a way as to alienate students or lead them to become disengaged from learning. The kind of teaching and learning strategies referred to above are as much a part of the discipline as the specific knowledge itself. Pedagogy and content must be integrated for civic education what needs to be learnt should be constructed in a learning environment that is at once relevant, meaningful and engaging to students. Because civic education, in liberal democracies at least, is about supporting democratic structures and systems, then teaching strategies need also to be democratic otherwise there will be a conflict between the content and the pedagogy. This is an important issue for the development of civic and citizenship education in the future. 6. ConclusionsThe many changes in the external environment have focused attention on civic and citizenship education over the past two decades. Many countries have responded to these changes by reinforcing the civic and citizenship education curriculum but there has been no standard approach internationally. Diversity rather than uniformity is the main characteristic of the civic curriculum. In terms of aims, teaching strategies and delivery mechanisms, there is considerable variability across countries. Successive international assessment studies have not isolated the variables that can account for successful civic learning. Rather, a combination of structural characteristics for example, socioeconomic status, gender and immigrant status combined with student focused instructional strategies and democratic decision making processes seem to be the most likely explanations for different levels of civic learning. Yet much remains to be done to identify other variables that impact on student learning in civic education. In terms of specific content for civic education, it seems that at the present time, despite the significant changes to the external environment, the focus is on national political structures and systems. While more detailed examination of specific curricula is needed to confirm this finding, it does seem that in a number of jurisdictions at least the emphasis is on the social and personal aspects of civic education rather than on the political or global aspects. This is despite the changes that were documented at the beginning of this paper. Global citizenship, while the vision of some academics and community supporters, remains at some distance from national curricula where, to use Keating’s [5] terms, “the nation-state model continues to have a grip on the intellectual imagination” ReferencesTorney-Purta, J.; Lehmann, R.; Oswald, H.; Schulz, W. Citizenship and Education in Twenty-Eight Countries Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen; IEA Amsterdam, The Netherlands, 2001. [Google Scholar]Schulz, W.; Ainley, J.; Fraillon, J.; Kerr, D.; Losito, B. Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education Study; IEA Amsterdam, The Netherlands, 2010. [Google Scholar]Mok, Education Reform and Education Policy in East Asia; Routledge London, UK, 2006. [Google Scholar]Kennedy, K. Neo-statism and post-globalization as contexts for new times. In Globalisation, the Nation-State and the Citizen Dilemmas and Directions for Civics and Citizenship Education; Reid, A., Gill, J., Sears, A., Eds.; Routledge London, UK, 2010; pp. 223–229. [Google Scholar]Keating, M. Rescaling Europe. Perspect. Eur. Polit. Soc. 2009, 10, 1570–1585. [Google Scholar]Green, A. Education and state formation in Europe and Asia. In Citizenship Education and the Modern State; Kennedy, K., Ed.; Falmer London, UK, 1997; pp. 9–27. [Google Scholar]Davies, C. Concentric, overlapping and competing loyalties and identities. In Nationalism in Education; Schleicher, K., Ed.; Peter Lang Frankfort, Germany, 1993. [Google Scholar]Ohmae, K. The End of the Nation State; Harper Collins Publisher London, UK, 1995. [Google Scholar]Reid, A.; Gill, J.; Sears, A. Globalisation, the Nation-State and the Citizen Dilemmas and Directions for Civics and Citizenship Education; Routledge New York, NY, USA, 2010. [Google Scholar]Altman, R. Globalization in retreat—Further geopolitical consequences of the financial crisis. Foreign Aff. 2009, 88, 2–7. [Google Scholar]Marshall, H. Educating the European citizen in the global age Engaging with the post-national and identifying a research agenda. J. Curric. Stud. 2009, 41, 247–262. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]Van den Anker, C. Transnationalism and cosmopolitanism Towards global citizenship? J. Int. Polit. Theory 2010, 6, 73–94. [Google Scholar] [CrossRef]Kennedy, K. Globalized economies liberalized curriculum reform and national citizenship education New challenges for national citizenship education. In Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific; Grossman, Lee, Kennedy, K., Eds.; Comparative Education Research Centre Hong Kong, China, 2008; pp. 13–28. [Google Scholar]Kennedy, The citizenship curriculum Ideology, content and organization. In The SAGE Handbook Of Education for Citizenship And Democracy; SAGE Los Angeles, CA, USA, 2008; pp. 483–491. [Google Scholar]Howard, C.; Patten, S. Valuing civics Political commitment and the new citizenship education in Australia. Can. J. Educ. 2006, 29, 454–475. [Google Scholar] [CrossRef]Rawls, J. Political Liberalism; Columbia University Press New York, NY, USA, 2005. [Google Scholar]Keyman, F.; Icduygu, A. Citizenship in a Global World European Questions and Turkish Experiences; Routledge New York, NY, USA, 2005. [Google Scholar]Isin, E. Democracy, Citizenship and the Global City; Routledge London, UK, 2000. [Google Scholar]Lockyer, A. Introduction and review. In Education for Democratic Citizenship—Issues of Theory and Practice; Lockyer, A., Ed.; Ashgate Publishing Limited Aldershot, UK, 2003; pp. 1–15. [Google Scholar]Steiner-Khamsi, G.; Stolpe, I. Educational Import Local Encounters with Global Forces in Mongolia; Palgrave MacMillan London, UK, 2006. [Google Scholar]Ministerial Council on Education, Employment Training, and Youth. National Assessment Program—Years 6 and 10 Civics and Citizenship Report; Curriculum Corporation Melbourne, Australia, 2006. Available online accessed 19 June 2012.European Commission Directorate-General for Education and Culture. Citizenship Education at School in Europe; Eurydice European Unit Brussels, Belgium, 2005. Available online accessed 19 June 2012.Attainment Target for Citizenship Homepage. Available online accessed on 15 June 2012.Fairbrother, G.; Kennedy, K. Civic education curriculum reform in Hong Kong What should be the direction under Chinese sovereignty? Cambridge J. Educ. 2012, in press.. [Google Scholar]Torney-Purta, J.; Barber, C. Democratic School Engagement and Civic Participation among European Adolescents; IEA Amesterdam, The Netherlands, 2005. Available online accessed on 15 June 2012.Husfeldt, V.; Barber, C.; Torney-Purta, J. Students’ Social Attitudes and Expected Political Participation New Scales in the Enhanced Database of the IEA Civic Education Study; Civic Education Data and Researcher Services College Park, MD, USA, 2005. Available online accessed on 15 June 2012.Amadeo, J.; Torney-Purta, J.; Barber, Attention to Media and Trust in Media Sources Analysis of Data from the IEA Civic Education Study; The Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement College Park, MD, USA, 2004. [Google Scholar]Gould, J. Guardian of Democracy The Civic Mission of Schools; The Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement College Park, MD, USA, 2003. [Google Scholar]Carnegie Corporation of New YorkThe Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement CIRCLEThe Civic Mission of Schools; Carnegie Corporation of New York and CIRCLE College Park, MD, USA, 2003. © 2012 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license

Relasiantara Civics, Civic Education dan Citizenship Education Mata Pelajaran Pendidikan formal, informal & non formal Lintas mata pelajaran (pembelajaran & adminstrasi) Cita Ideal

Perbedaan civic education dengan citizenship education. 4, mengemukakan bahwa citizenship education or civics education di definisikan sebagai berikut Sebagai akademisi pkn kita harus memahami dulu makna dari . Nation character is needed for. Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Kutipan Quote dari Mantan Presiden Indonesia Ke-6 Bapak from Effective civic education for democratic citizenship. Cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus civic education. Pengertian civics, civic education dan citizenship education. Analisa perbedaan civic education dan citizenship education. Civic education adalah mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan . Perbedaan civic education dengan citizenship education. Nation character is needed for. Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Civic education adalah mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan . Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Gross and zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintah demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih . Analisa perbedaan civic education dan citizenship education. Civic education adalah mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan . Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. Citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generic. 4, mengemukakan bahwa citizenship education or civics education di definisikan sebagai berikut Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan . To the process of democracy in indonesia, civic education. Nation character is needed for. Sebagai akademisi pkn kita harus memahami dulu makna dari . Effective civic education for democratic citizenship. Gross and zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintah demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih . Pengertian civics, civic education dan citizenship education. Sebagai akademisi pkn kita harus memahami dulu makna dari . Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 Effective civic education for democratic citizenship. PPT - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PowerPoint Presentation from Gross and zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintah demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih . Analisa perbedaan civic education dan citizenship education. Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 To the process of democracy in indonesia, civic education. Civics education is needed to create good citizens whose have nation character. Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan . Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. 4, mengemukakan bahwa citizenship education or civics education di definisikan sebagai berikut Civic education adalah mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan . Analisa perbedaan civic education dan citizenship education. Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 Sebagai akademisi pkn kita harus memahami dulu makna dari . Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan . Cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus civic education. Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Perbedaan civic education dengan citizenship education. Pengertian civics, civic education dan citizenship education. Citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generic. Nation character is needed for. Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. Civics education is needed to create good citizens whose have nation character. Citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generic. Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Nation character is needed for. PPT - PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PowerPoint Presentation from Sebagai akademisi pkn kita harus memahami dulu makna dari . Effective civic education for democratic citizenship. Civics education is needed to create good citizens whose have nation character. Materi pendidikan kewargaan civic education terdiri dari tiga materi . Cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus civic education. Nation character is needed for. Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan . Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 Effective civic education for democratic citizenship. Nation character is needed for. Cakupan yang luas ini maka citizenship education meliputi di dalamnya pendidikan kewarganegaraan dalam arti khusus civic education. Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 To the process of democracy in indonesia, civic education. Citizenship education adalah pengertian pendidikan kewarganegaraan yang generic. Perbedaan civic education dengan citizenship education. Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan . Gross and zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintah demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih . Civic education adalah mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan . Pengertian civics, civic education dan citizenship education. 4, mengemukakan bahwa citizenship education or civics education di definisikan sebagai berikut Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. Perbedaan Civic Education Dan Citizenship Education / CARA MEMBUAT CV DALAM BAHASA INGGRIS DENGAN BAIK DAN BENAR - Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan .. Civics education is needed to create good citizens whose have nation character. Menurut kerr winataputra dan budimansyah, 2007 Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan . Karena hakikat ppkn merupakan civic education atau citizenship education pendidikan kewarganegaraan versi indonesia. Sebagai akademisi pkn kita harus memahami dulu makna dari .

2wnqdquqf9.pages.dev/938

2wnqdquqf9.pages.dev/722

2wnqdquqf9.pages.dev/298

2wnqdquqf9.pages.dev/878

2wnqdquqf9.pages.dev/575

2wnqdquqf9.pages.dev/186

2wnqdquqf9.pages.dev/220

2wnqdquqf9.pages.dev/413

2wnqdquqf9.pages.dev/982

2wnqdquqf9.pages.dev/958

2wnqdquqf9.pages.dev/867

2wnqdquqf9.pages.dev/260

2wnqdquqf9.pages.dev/289

2wnqdquqf9.pages.dev/658

2wnqdquqf9.pages.dev/466